Politisi PKS: Denda BPJS Kesehatan Masih Beratkan Ekonomi Masyarakat Yang Baru Bangkit | PKS PKS

GIACARTA (31 Mei) – Anggota PKC Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi IX DNR RI, menegaskan denda 5 persen untuk tunggakan iuran BPJS, diatur dalam Perpres No. 64 tahun 2020, tetap tinggi.

Kurniasih mengingatkan, asas keberadaan BPJS dalam pelayanan kesehatan adalah asas adanya perlindungan dan pemerataan sosial sesuai semangat UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem perlindungan sosial nasional.

Mufida menekankan bahwa jaminan sosial adalah hak untuk melindungi kesehatan manusia, di mana keadilan berarti keadilan bagi semua orang.

“Yang terlambat iuran BPJS Kesehatan, termasuk yang tidak menghargai semangat jaminan sosial dan pemerataan, dikenakan denda 5% dengan keterlambatan maksimal Rp 30 miliar,” katanya. Senin (31/5/2022).

Bagi anggota DPR-RI di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan kabupaten-kabupaten asing, negara harus ikut serta sebagai hak fundamental dalam jaminan kesehatan yang harus diterima rakyat Indonesia dari masyarakat.

“Ada banyak studi aturan yang perlu disesuaikan dengan situasi saat ini,” katanya. Standar BPJS kesehatan perlu ditinjau dan direvisi untuk memastikan bahwa hak kesehatan dasar dihormati. Jika ada keputusan presiden tentang masalah ini, presiden harus mempertimbangkannya. Dalam hal ini, pelaksana aturan,” kata Kurniasih.

Ini sebanding dengan berbagai relaksasi yang ditawarkan di daerah lain. Seperti sektor keuangan dan perbankan. Di tengah wabah Covid-19, masyarakat lega bisa menyalurkan kredit ke perbankan. Dia juga mempertanyakan denda 5% untuk asuransi pribadi atau jasa keuangan lainnya.

“Ada juga yang tidak dikenakan denda, tapi status asuransinya habis atau tidak aktif. Jika ada keterlambatan di perbankan, bisa dibicarakan atau dinegosiasikan. Apalagi sekarang wabah sudah mulai mereda. BPJS kehilangan kemampuan untuk membayar semuanya, termasuk kemampuan perusahaan untuk berkontribusi terhadap kesehatan,” ujarnya.

Kurniasih mengatakan nomor layanan PBI harus segera diisi. Jika tidak mampu, setiap anggota masyarakat dapat diikutsertakan dalam iuran PBI.

“Siapa pun yang tidak mampu bisa bergabung dengan PBI agar tidak menjadi beban masyarakat miskin. Tujuan komunitas bukanlah default, tetapi penurunan kelayakan kredit. Presiden, sebagai orang yang mengembangkan Piagam, dapat melihat situasi dan situasi saat ini dengan lebih jelas.