Categories: kesehatan

Politisi PKS: Denda BPJS Kesehatan Masih Beratkan Ekonomi Masyarakat Yang Baru Bangkit | PKS PKS

Share

GIACARTA (31 Mei) – Anggota PKC Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi IX DNR RI, menegaskan denda 5 persen untuk tunggakan iuran BPJS, diatur dalam Perpres No. 64 tahun 2020, tetap tinggi.

Kurniasih mengingatkan, asas keberadaan BPJS dalam pelayanan kesehatan adalah asas adanya perlindungan dan pemerataan sosial sesuai semangat UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem perlindungan sosial nasional.

Mufida menekankan bahwa jaminan sosial adalah hak untuk melindungi kesehatan manusia, di mana keadilan berarti keadilan bagi semua orang.

“Yang terlambat iuran BPJS Kesehatan, termasuk yang tidak menghargai semangat jaminan sosial dan pemerataan, dikenakan denda 5% dengan keterlambatan maksimal Rp 30 miliar,” katanya. Senin (31/5/2022).

Bagi anggota DPR-RI di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan kabupaten-kabupaten asing, negara harus ikut serta sebagai hak fundamental dalam jaminan kesehatan yang harus diterima rakyat Indonesia dari masyarakat.

“Ada banyak studi aturan yang perlu disesuaikan dengan situasi saat ini,” katanya. Standar BPJS kesehatan perlu ditinjau dan direvisi untuk memastikan bahwa hak kesehatan dasar dihormati. Jika ada keputusan presiden tentang masalah ini, presiden harus mempertimbangkannya. Dalam hal ini, pelaksana aturan,” kata Kurniasih.

Ini sebanding dengan berbagai relaksasi yang ditawarkan di daerah lain. Seperti sektor keuangan dan perbankan. Di tengah wabah Covid-19, masyarakat lega bisa menyalurkan kredit ke perbankan. Dia juga mempertanyakan denda 5% untuk asuransi pribadi atau jasa keuangan lainnya.

“Ada juga yang tidak dikenakan denda, tapi status asuransinya habis atau tidak aktif. Jika ada keterlambatan di perbankan, bisa dibicarakan atau dinegosiasikan. Apalagi sekarang wabah sudah mulai mereda. BPJS kehilangan kemampuan untuk membayar semuanya, termasuk kemampuan perusahaan untuk berkontribusi terhadap kesehatan,” ujarnya.

Kurniasih mengatakan nomor layanan PBI harus segera diisi. Jika tidak mampu, setiap anggota masyarakat dapat diikutsertakan dalam iuran PBI.

“Siapa pun yang tidak mampu bisa bergabung dengan PBI agar tidak menjadi beban masyarakat miskin. Tujuan komunitas bukanlah default, tetapi penurunan kelayakan kredit. Presiden, sebagai orang yang mengembangkan Piagam, dapat melihat situasi dan situasi saat ini dengan lebih jelas.

Published by
Admin
Tags: kesehatan

Recent Posts

Petik Buah Dari Hobi Meneliti RADAR SEMARANG

RDARSEMARANG.ID, Antusias, tiga lulusan Universitas Kristen Satya Vacana (UKSW) memulai studinya berbeda dengan mahasiswa lainnya.…

5 hours ago

Comeback Lewat ‘WHY HER’, Ini 6 Drakor Seo Hyun Jin Dengan Karakter Paling Memorable

Kapanlagi.com - Menurut Good Data Corporation, Seo Hyun Jin menjadi salah satu aktor Korea tersukses…

13 hours ago

Relawan TIK Sidoarjo Lakukan Pemberdayaan Teknologi Pada Masyarakat Sekitar

Volunteers of Information and Communication Technologies (TIC) adalah organisasi yang bertujuan membantu pemerintah menyebarkan penggunaan…

21 hours ago

Traveloka Perluas Fasilitas Akses Layanan Kesehatan Republika Online

Traveloka telah diunduh ratusan juta kali. Traveloka memperluas akses layanan kesehatan online dari Republik Jakarta…

1 day ago

Cloudy With A Chance Of Meatballs: Kesesuaian Teknologi Flint Dengan Masa Depan

Meatball Cloud adalah film adaptasi tahun 1978 dari buku anak-anak Judy Ron Barrett. Skenarionya ditulis…

2 days ago

Toyota Indonesia Ajak Masyarakat Bedah Teknologi Veloz Terbaru

Jakarta, Toyota Indonesia Ajak Asosiasi Veloz untuk Teknologi Bedah Terbaru - Toyota Gelar Pameran bertajuk…

2 days ago