Categories: kesehatan

Politisi PKS: Denda BPJS Kesehatan Masih Beratkan Ekonomi Masyarakat Yang Baru Bangkit | PKS PKS

Published by
Admin
Share

GIACARTA (31 Mei) – Anggota PKC Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi IX DNR RI, menegaskan denda 5 persen untuk tunggakan iuran BPJS, diatur dalam Perpres No. 64 tahun 2020, tetap tinggi.

Kurniasih mengingatkan, asas keberadaan BPJS dalam pelayanan kesehatan adalah asas adanya perlindungan dan pemerataan sosial sesuai semangat UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem perlindungan sosial nasional.

Mufida menekankan bahwa jaminan sosial adalah hak untuk melindungi kesehatan manusia, di mana keadilan berarti keadilan bagi semua orang.

“Yang terlambat iuran BPJS Kesehatan, termasuk yang tidak menghargai semangat jaminan sosial dan pemerataan, dikenakan denda 5% dengan keterlambatan maksimal Rp 30 miliar,” katanya. Senin (31/5/2022).

Bagi anggota DPR-RI di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan kabupaten-kabupaten asing, negara harus ikut serta sebagai hak fundamental dalam jaminan kesehatan yang harus diterima rakyat Indonesia dari masyarakat.

“Ada banyak studi aturan yang perlu disesuaikan dengan situasi saat ini,” katanya. Standar BPJS kesehatan perlu ditinjau dan direvisi untuk memastikan bahwa hak kesehatan dasar dihormati. Jika ada keputusan presiden tentang masalah ini, presiden harus mempertimbangkannya. Dalam hal ini, pelaksana aturan,” kata Kurniasih.

Ini sebanding dengan berbagai relaksasi yang ditawarkan di daerah lain. Seperti sektor keuangan dan perbankan. Di tengah wabah Covid-19, masyarakat lega bisa menyalurkan kredit ke perbankan. Dia juga mempertanyakan denda 5% untuk asuransi pribadi atau jasa keuangan lainnya.

“Ada juga yang tidak dikenakan denda, tapi status asuransinya habis atau tidak aktif. Jika ada keterlambatan di perbankan, bisa dibicarakan atau dinegosiasikan. Apalagi sekarang wabah sudah mulai mereda. BPJS kehilangan kemampuan untuk membayar semuanya, termasuk kemampuan perusahaan untuk berkontribusi terhadap kesehatan,” ujarnya.

Kurniasih mengatakan nomor layanan PBI harus segera diisi. Jika tidak mampu, setiap anggota masyarakat dapat diikutsertakan dalam iuran PBI.

“Siapa pun yang tidak mampu bisa bergabung dengan PBI agar tidak menjadi beban masyarakat miskin. Tujuan komunitas bukanlah default, tetapi penurunan kelayakan kredit. Presiden, sebagai orang yang mengembangkan Piagam, dapat melihat situasi dan situasi saat ini dengan lebih jelas.

Published by
Admin
Tags: kesehatan

Recent Posts

Momen Usung Anies Capres Dikaitkan Duka Kanjuruhan, Ini Kata NasDem Detik

Jakarta - Dua hari setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, berbagai pihak menyoroti pernyataan capres… Read More

13 hours ago

5 Tempat Paling Angker Di Amerika, Hobi Berburu Hantu Silakan Datang! Okezone

Horor , kata yang mungkin muncul di benak, misterius dan mengganggu. Mungkin Anda pernah mendengar… Read More

21 hours ago

Anime “NARUTO” Rayakan Ulang Tahun Ke20 Lewat Video Spesial ANTARA

Jakarta (ANTARA) - Tanggal 3 Oktober akan menandai 20 tahun sejak dimulainya episode pertama serial… Read More

1 day ago

3 Hobi Ini Bisa Buat Anda Miskin, Mulai Jauhi Dari Sekarang! CNBC Indonesia

JAKARTA, CNBC Indonesia - Ada beberapa hal yang Anda lakukan setiap hari tanpa disadari yang… Read More

2 days ago

Game Online Ringan, Bisa Mabar Di Hp Android! Cek Di Sini Ekspres

Teknologi dan Permainan . Game online yang mudah bisa menyenangkan di ponsel android Anda! Lihat… Read More

2 days ago

Milenial Ini Curhat Mudahnya Berobat Jika Miliki Jaminan Kesehatan Detik

Jakarta - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan tulang punggung masyarakat Indonesia yang membutuhkan pelayanan… Read More

2 days ago