Categories: teknologi

Melihat Manfaat Penggunaan Teknologi Dalam Administrasi Pajak DDTC

Published by
Admin
Share

Ravi Nugrahadi, Kabupaten Balura, Jawa Tengah

Perkembangan digitalisasi sangat pesat. Banyak transaksi yang tidak lagi dilakukan dengan cara biasa. Pembayaran transaksi juga tidak dilakukan secara manual.

Perubahan kegiatan ekonomi ini menuntut otoritas pajak untuk memperbaiki sistem administrasi mereka. Tidak hanya Direktorat Pajak sebagai pemungut pajak pusat, tetapi juga Badan Pemungutan Pajak (Bapenda) daerah dan kabupaten/kota sebagai pemungut pajak daerah.

Ada perubahan administrasi setelah Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disahkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi penduduk Indonesia.

Menurut PMK 112/2022, penggunaan NIK dibatasi mulai 14 Juli 2022 hingga 2023. Kemudian mulai 1 Januari 2024, penerapan NIK sebagai NPWP beroperasi penuh.

Berdasarkan peraturan ini, NIK menjadi indeks tunggal dan NPWP untuk membentuk database perpajakan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan dan menyederhanakan profil wajib pajak.

Selain itu, Ditjen Pajak dapat memperluas jaringan dengan organisasi penyelenggara daerah. Misalnya, membuat koneksi data dengan kantor lisensi untuk bertukar data selama aplikasi lisensi.

Dengan adanya komunikasi informasi antar instansi, Permendagri No 112/2016 tentang penyelenggaraan beberapa pelayanan publik oleh pemerintah daerah dengan memverifikasi status wajib pajak. Itu juga dapat diterapkan dengan benar.

Karena menurut peraturan, setiap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat wajib dikenakan pajak atau dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

NIK juga dapat diterapkan sebagai indikator tunggal untuk pajak daerah yang dipungut oleh Bapenda. Misalnya, penggunaan NIK dapat ditambahkan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menggunakan Nomor Objek Fiskal (NOP) sebagai pengenal objek.

Jadi dalam contoh ini, ketika data NIK dimasukkan ke kantor perizinan, data PPh dan PBB-P2 serta status pembayaran juga ditampilkan.

Teknologi informasi yang semakin maju terbukti memudahkan administrasi perpajakan yang lebih baik dan adil. Salah satu implikasinya berkaitan dengan pembuatan profil wajib pajak.

Melalui NIK, profil wajib pajak dapat dilengkapi, termasuk nama lengkap, alamat, status pekerjaan dan rincian pajak dan riwayat pembayaran. Tujuannya adalah untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Artinya, pemungutan pajak harus didasarkan pada kemampuan wajib pajak.

Integrasi dan kesederhanaan data

Selain mempermudah profil wajib pajak, teknologi tersebut dapat mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber.

Misalnya instansi pusat dengan instansi daerah. Mereka juga bisa antara pemungut pajak dan sektor swasta, misalnya bank, agen pengiriman, e-commerce, dompet elektronik, asuransi dan agen keuangan lainnya.

Integrasi data bertujuan untuk menciptakan kesetaraan pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi arus kas seseorang atau badan hukum yang mewakili lini bisnis ekonomi, semakin besar kapasitas pengumpulan pajak.

Dalam pelayanan perpajakan, peran teknologi diharapkan dapat meningkat karena memudahkan pelaporan transaksi kepada masyarakat. Dengan manfaat ini diharapkan kepatuhan pajak masyarakat akan tinggi.

Misalnya, Bapenda memasang alat perekam digital di hotel atau restoran. Setiap transaksi yang masuk dan tercetak pada invoice selalu tercatat pada perangkat yang terpasang. Data transaksi real-time secara otomatis terkirim ke database Bapenda.

Oleh karena itu, penting untuk menggunakan teknologi dengan sistem pembayaran. Saat ini sangat wajar untuk melakukan pembayaran dengan uang digital atau uang elektronik. Yang harus Anda lakukan adalah memasukkan kartu Anda di kasir dan memindai kode QR dengan ponsel Anda.

Menanggapi fenomena digital tersebut, Bank Indonesia sendiri menciptakan Indonesia Quick Response Code (QRIS) yang berfungsi sebagai metode pembayaran digital untuk berbagai penyedia pembayaran digital.

QRIS dapat menjadi salah satu pilihan untuk membayar pajak hari ini dengan kode pembayaran atau sistem elektronik. Dengan QRIS, Anda dapat melakukan pembayaran dalam mata uang digital apa pun dengan memindai kode pajak.

Oleh karena itu, teknologi informasi yang semakin maju mendukung peningkatan kualitas dalam segala aspek administrasi perpajakan, seperti layanan pendaftaran dan pelaporan secara online, jejaring sosial melalui media sosial, pembayaran digital dan pembuatan database perpajakan elektronik.

Manfaat positifnya termasuk meningkatkan kapasitas pengumpulan pajak, mengurangi kebutuhan tenaga kerja, menyediakan database pajak yang komprehensif dan membuat pemungutan pajak lebih akurat dan legal. Akan ada keadilan bagi rakyat.

*Artikel ini adalah salah satu artikel yang memenuhi syarat untuk dipublikasikan dalam Kontes Esai DDTCNews 2022. Kontes diadakan sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-15 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang memenuhi syarat untuk total hadiah Rp 55 juta di sini.

Biaya modal dan biaya operasi

Published by
Admin
Tags: teknologi

Recent Posts

Paham 11 Fungsi & Aspek iIlmu Estetika Terbaik

Kembali bersama Willoughers, Apakah pembaca Willough familiar dengan ilmu estetika. Kosakata Estetika kembali populer dengan… Read More

3 months ago

Hari Kesehatan Nasional Ke58 : Momentum Ingatkan Masyarakat Akan Kesehatan Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan

Jakarta, 8 November 2022 Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati setiap tanggal 12 November. Kali ini,… Read More

3 months ago

3 Makanan Sehat Untuk Jaga Kesehatan Wanita Di Atas 40 Tahun Lifestyle

3 NUTRISI SEHAT UNTUK WANITA DI ATAS 40 GAYA HIDUP SEHAT - Tujuan utama dari… Read More

3 months ago

Pentingnya Literasi Digital Hadapi Kecanggihan Teknologi ANTARA Kalimantan Barat

Jakarta (Antara). Santi Indra Astuthi, Guru Besar Jurusan Komunikasi Universitas Islam Bangang, menekankan pentingnya literasi… Read More

3 months ago

Awal Mula Koalisi Pengusung Anies Hendak Deklarasi 10 November Hingga Batal Detik

Jakarta - NasDem seharusnya mengumumkan aliansi dengan Partai Demokrat (PD) dan PKS besok, 10 November.… Read More

3 months ago

5 Tips Mengatasi Kecanduan Game Online Pada Anak CNN Indonesia

Jakarta, CNN, Indonesia. Game online atau game yang menggunakan internet membuat ketagihan tidak hanya untuk… Read More

3 months ago