630b48401df6d pt taspen persero

Dituding Kelola Dana Pencapresan Rp300 Triliun, Ini Respon Kuasa Hukum PT Taspen

Harian Jurnal Asia Edisi Kamis 07 April 2016 By Harian Jurnal Asia Medan Issuu

Jakarta – Pengacara Kamaruddin Semagunta ingin menginformasikan kepada Presiden PT Taspen (Persero) tentang aliran dana pengelolaan uang 300 miliar rupiah kepada Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal itu, kuasa hukum PT Taspen, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan tidak ada uang yang dikelola PT Taspen untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

"Tidak ada dana kelolaan PT Taspen yang diciptakan untuk mendukung pencalonan presiden oleh siapa pun, di mana pun," katanya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (28/8/2022).

Pernyataan Yusril itu menyusul tuduhan Kamaruddin terkait dugaan dana provisi PT Taspen senilai Rp300 miliar.

“Jadi, terlepas dari maksud dan maksud sebenarnya dari pihak yang mengucapkan kalimat tersebut, dan berbagai penafsiran yang ditawarkan oleh mereka yang membaca/mendengarkan berita tersebut, kuasa hukum kami PT Taspen menyampaikan beberapa hal,” katanya.

630b48401df6d pt taspen persero Dikatakannya, PT Taspen selalu menerapkan Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran, sesuai dengan Pedoman Menteri BUMN tentang Pengelolaan Bersih BUMN. Administrasi ini tidak. Itu disertifikasi oleh hukum. PT Taspen XIX 2003 di BUMN berkomitmen untuk selalu dipercaya dalam pengelolaan dana Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan pensiunan peserta ASN, sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, sebagai cara untuk mempertanggungjawabkan peserta dan seluruh pemangku kepentingan. Hal lain dalam pelaksanaan investasi dan pengelolaan seluruh program yang ada, PT Taspen harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Pertama, menurut dia, Peraturan No. 52/PMK.02/2021 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penatausahaan Iuran Pensiun Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia. Polri. Kemudian Peraturan No. 66/PMK.02/2021 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Program Tabungan Jaminan Hari Tua, Kecelakaan Kerja dan Kematian ASN. Buruh, prajurit TNI dan anggota Polri. Selain itu, lanjutnya, pihaknya selalu menyampaikan laporan berkala pengelolaan dana investasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, portofolio investasi PT Taspen terutama terdiri dari obligasi pemerintah dan syariah sebesar 60%, deposito di bank-bank milik negara sebesar 12%, obligasi korporasi yang layak investasi sebesar 11% dan investasi langsung sebesar 2,3%. Dengan demikian, portofolio saham berada di 4,7 persen, terutama saham di BUMN dan anak perusahaan BUMN, serta dana dana yang terdaftar di OJK RI sebesar 8,2 persen. Hal lain yang diberitakan adalah kinerja PT Taspen, khususnya di bidang manajemen investasi dan operasi, setiap tahun diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut hasil audit BPK baru 2018 hingga 2021, tidak ada temuan signifikan terkait investasi atau operasional. Ia melanjutkan, dana investasi tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kegiatan usaha PT Taspen, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan program di bawah kendali PT. “Berdasarkan uraian yang diberikan, kami menegaskan bahwa kinerja, investasi dan pengelolaan operasional PT Taspen telah dilakukan secara profesional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. Yusril menyatakan jika pernyataan dan laporan yang dikirimkan oleh kedua belah pihak secara langsung maupun tidak langsung merugikan PT Taspen, PT Taspen akan mengambil tindakan hukum dan tegas yang diperlukan dalam upaya memulihkan nama baik perusahaan.

Surat Pernyataan TASPEN untuk PNS Kenaikan Gaji Pensiun

error: Content is protected !!