BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan

Jakarta (30/8/2022) – Pemerintah memberikan tugas khusus kepada BPJS Kesehatan untuk mengkaji klaim manfaat bersalin di bawah Skema Jaminan Persalinan Jampersal. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden 5 Tahun 2022 untuk Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan atau Jampersal. Misi ini akan dijalankan oleh BPJS Kesehatan hingga 31 Desember 2022.

Ali Gufron Mukti, Direktur BPJS Kesehatan, mengatakan BPJS Kesehatan berkomitmen penuh membantu pemerintah dalam melaksanakan program Jampersal sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan.

“Tentu kami mendukung penuh pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi hingga saat ini. Kami berharap ibu hamil memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan seperti pemeriksaan kehamilan (ANC). anak kurang gizi menjadi.” Ibu, itu pasti akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, atau akan berubah menjadi kebodohan permanen. Sulit untuk mengharapkan generasi berikutnya untuk dapat melakukan itu.

Meskipun program ini menyasar masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran masyarakat, namun manfaat bersalin yang dijamin program Jampersal sama dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sumber anggaran Jampersal berasal dari anggaran DIPA Ditjen Kesehatan Masyarakat di Depkes, bukan dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Keanggotaan dalam program Jampersal ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan dapat divalidasi melalui aplikasi e-Cohort Departemen Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan BPJS.

Selama proses verifikasi, BPJS Kesehatan menjamin kelayakan kepesertaan program Jampersal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta Jampersal juga dapat dilayani di FKTP dan FKRTL selain di BPJS Kesehatan. Selain itu, klaim Pelayanan Kesehatan Jampersal dapat diajukan melalui aplikasi P-Care BPJS Kesehatan untuk FKTP dan melalui aplikasi E-Claim INA-CBG Departemen Kesehatan untuk FKRTL.

Untuk mendukung pelaksanaan hibah program Jampersal, BPJS Kesehatan menerapkan kesiapan sistem/aplikasi, meliputi pengembangan aplikasi, integrasi dan antarmuka. BPJS Kesehatan juga melakukan sosialisasi awal kepada seluruh DPRD, Kantor Cabang dan Wali Amanat/Kantor Kota sehubungan dengan program Jampersal. Selain itu, BPJS Osasuna akan menyampaikan laporan misi dan monitoring dan evaluasi program Jampersal kepada koordinator Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Somoi mengumumkan berkat sinergi dan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, program ini diharapkan dapat berjalan efektif, terutama dalam hal pemeriksaan kesehatan. Harapan. Hal ini sesuai dengan penilaian risiko Departemen Kesehatan 2018 dan analisis PPJK 2020, yang keduanya diketahui kurang tepat sasaran untuk kelayakan dan portabilitas tetap menjadi penghalang.

“Kami berharap pembiayaan manfaat bersalin menjadi lebih efektif, terutama bagi masyarakat miskin, kurang mampu dan mereka yang tidak memiliki akses ke Jaminan JKN. Dari data peserta yang lebih akurat dan memenuhi syarat, prinsip portabilitas dapat diterapkan dengan baik, serta mendorong integrasi Partisipasi Jampersal dalam program JKN seperti itu,” kata Maria.

lingkaran | Inovasi BPJS Kesehatan Tahun 2022